POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Di balik cepatnya respons petugas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran maupun evakuasi darurat di Kabupaten Berau, tersimpan persoalan serius yang kini membayangi pelayanan keselamatan masyarakat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau saat ini berada dalam situasi sulit akibat belum rampungnya proses pengalihan aset kendaraan operasional dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau.

Kondisi tersebut membuat sejumlah armada Damkar berada di ambang lumpuh operasional. Pasalnya, kendaraan yang setiap hari digunakan petugas untuk melayani masyarakat hingga kini masih berstatus aset BPBD secara administratif. Akibatnya, Disdamkarmat tidak dapat menggunakan anggaran resmi untuk melakukan pemeliharaan maupun perbaikan kendaraan.

Padahal, armada tersebut menjadi ujung tombak pelayanan darurat, mulai dari penanganan kebakaran, evakuasi ular dan tawon, hingga berbagai misi penyelamatan lainnya.

Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengungkapkan kondisi ini sudah mulai berdampak terhadap kesiapan armada di lapangan. Beberapa kendaraan bahkan dilaporkan mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan secara maksimal.

“Saat ini untuk peralihan masih jauh, kita masih menunggu dari Pak Sekda dan belum ada dilakukan peralihan. Sementara untuk pemeliharaan kita masih terkendala. Kalau ini berlarut-larut dan berkepanjangan, ada potensi ketidakadilan pelayanan bisa terjadi,” ujarnya.

Menurutnya, secara fungsi seluruh kendaraan saat ini memang berada di bawah kendali Damkar dan digunakan penuh untuk merespons laporan masyarakat. Namun karena belum ada pelimpahan aset secara resmi, pihaknya tidak memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan anggaran pemeliharaan.

Situasi itu membuat para petugas berada dalam posisi serba sulit. Di satu sisi, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti. Namun di sisi lain, armada yang digunakan terus mengalami penurunan kondisi akibat minim perawatan.

Tidak sedikit petugas yang akhirnya harus mengeluarkan uang pribadi demi menjaga kendaraan tetap bisa bergerak. Mulai dari membeli bahan bakar minyak (BBM), mengganti oli, hingga melakukan perbaikan ringan dilakukan secara mandiri agar armada tetap siap digunakan sewaktu-waktu.

“Misalkan ada kebakaran atau ada permintaan evakuasi tawon dan ular, apakah tidak kami gerakkan? Layanan publik harus tetap jalan. Tapi di sisi lain, kami terkendala perawatan karena aset belum dilimpahkan. Sulit bagi kami karena tidak boleh memperbaiki menggunakan anggaran resmi,” jelasnya.

Rakhmadi menilai, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa kepastian, maka risiko yang dihadapi bukan hanya kerusakan kendaraan, tetapi juga keselamatan petugas dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat.

Ia mengaku khawatir apabila armada dipaksakan terus beroperasi tanpa perawatan memadai, maka kerusakan fatal bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah penanganan darurat.

“Kalau dipaksakan terus tanpa perawatan semestinya, itu bisa berakibat fatal. Secara fungsional memang kami yang gunakan, tetapi kami tidak bisa memeliharanya,” katanya.

Permasalahan tersebut, lanjut Rakhmadi, telah beberapa kali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Berau, termasuk kepada Sekretaris Daerah, dengan harapan proses administrasi pengalihan aset bisa segera diselesaikan.

Meski dihantui keterbatasan armada dan minimnya dukungan pemeliharaan, Disdamkarmat Berau memastikan komitmen pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Para petugas tetap bersiaga 24 jam demi memastikan setiap laporan darurat dapat ditangani secepat mungkin.

Namun di balik dedikasi itu, mereka berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah konkret sebelum armada penyelamat yang selama ini menjadi harapan warga benar-benar berhenti beroperasi akibat persoalan administrasi yang tak kunjung selesai. (sep/FN)